Istilah Notul dalam Kegiatan Impor

Untuk pelaku usaha yang biasa melakukan kegiatan impor, pasti sudah tidak asing dengan istilah Notul ( Nota Pembetulan ), adalah suatu proses pembetulan data dalam dokumen pemberitahuan kepabeanan setelah/saat proses customs clearance, data data pembetulan bisa bermacam macam, antara lain bisa kesalahan dalam pemberitahuan HS Code yang tidak sesuai dengan jenis barang, data importir yang tidak sesuai dan juga besaran bea masuk atau dinilai kurang bayar dari barang yang kita impor (undervalue) yang berbeda dengan data di Bea Cukai, sehingga dapat mengakibatkan perbedaan pembebanan bea masuk dan pajak impor yang telah berlaku dan akan dikenakan kepada importir berupa kurang bayar dan denda. Dan bukanlah hal umum jika hampir semua pelaku importir pasti pernah terkena notul.

Notul dikeluarkan oleh pejabat kantor dari pelayanan Bea Cukai (KPBC / KPU) sebelum atau juga bisa setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dikeluarkan dan akan diteruskan kepada PPJK untuk disampaikan kepada importir. Jadi sebaiknya importir memeriksa kembali data data dalam PIB sebelum final apakah sudah sesuai dengan data datanya,  karena  importir lah yang lebih mengetahui data data tersebut.

Jika Importir tidak setuju akan notul yang dikenakan, maka importir berhak untuk mengajukan keberatan melalui PPJK nya. Dan jika sudah diajukan keberatan oleh importir, tinggal menunggu jawaban dari pejabat Bea Cukai, perlu juga diketahui keberatan ini bisa diterima bisa juga ditolak.

The post Penjelasan istilah NOTUL appeared first on Custom Clearance Import.

Apa perbedaan antara LCL dan FCL dalam pengiriman?

Perbedaan utama antara FCL dan LCL adalah bahwa anda akan berbagi ruang di dalam peti kemas untuk pengiriman LCL dengan penyewa lain, dibandingkan dengan menyewa ruang peti kemas penuh untuk pengiriman FCL.Pilihan pengiriman sangat penting dalam hal untuk menghemat biaya, karena kami selalu bertujuan untuk meminimalkan biaya pengiriman anda, misalnya, pilihan pengiriman dalam LCL memungkinkan penghematan biaya jika barang tidak banyak . Pengiriman LCL juga memungkinkan penghematan biaya penyimpanan dengan mengirimkan volume yang lebih sedikit.

Bagaimana memutuskan untuk memilih LCL dan FCL ?

Ada banyak faktor yang pengirim harus pertimbangkan ketika memilih pengaturan angkutan laut. Ada lebih banyak yang perlu dipertimbangkan selain dari segi volume pengiriman dan biaya ketika memutuskan untuk menggunakan FCL atau LCL.

LCL dan FCL manakah yang lebih murah?

Melihat perbedaan antara FCL dan LCL mungkin berbeda, dan sebagai pembeli, pertanyaan yang biasa muncul adalah mana dari kedua metode tersebut yang lebih murah? Tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan ini, karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan utama adalah volume pengiriman, rute, waktu dan biaya.

Sementara LCL memungkinkan pembeli untuk mengirimkan volume yang lebih sedikit untuk pengiriman, termasuk biaya lokal biasanya akan lebih tinggi dari FCL, ketika membandingkan tarif per CBM. Oleh karena itu, kami selalu membantu untuk membandingkan harga LCL dengan FCL untuk pengiriman anda. Sebagai aturan umum, jika pengiriman sekitar 15 CBM, disarankan untuk membandingkan lagi untuk tarif LCL dan FCL dan juga membandingkan waktu pengiriman, waktu transit, dan biaya lain yang mungkin dikenakan selama proses logistik. Oleh karena itu mengetahui dasar-dasar pengiriman, dan memiliki pengiriman barang yang dapat dipercaya akan sangat bermanfaat dan dapat memilih metode yang tepat untuk mengirimkan produk anda sampai di tempat tujuan dengan mendapatkan kepastian harga dan tepat waktu.

Penawaran pengiriman LCL dan FCL

The post Perbedaan pengiriman LCL dan FCL appeared first on Custom Clearance Import.

Persetujuan Impor (PI) Produk Kehutanan

Bagi Importir/Pengusaha yang akan melakukan kegiatan impor produk kehutanan, atau barang yang berbahan baku jenis kayu/furniture dan turunannya tentu diperlukan Rekomendasi Impor dari Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup / juga disebut dengan PI Kehutanan. Setiap Impor Produk Kehutanan wajib memenuhi legalitas Produk Kehutanan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan ;

Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain .

Syarat Pembuatan PI Kehutanan :

1. 1. Legalitas Eksportir dari Negara Asal
   2. Legalitas Pemohon
   3. Sertifikat FSC

Tujuan Pengaturan Impor Produk Kehutanan

1. Mendukung serta menjaga kelestarian lingkungan
2. Menjamin ketelusuran dan legalitas dari produk kehutanan asal impor
3. Menciptakan tertib administrasi impor, dan pengawasan terhadap pengadaan produk kehutanan asal impor

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

Jasa pengurusan PI Kehutanan

The post Persetujuan Impor Produk Kehutanan appeared first on Custom Clearance Import.

Impor Secara Legal

Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh para importir awam, berikut ini kami rangkum penjelasan singkatnya;
Problem impor tidak resmi memiliki resiko tinggi. Aktor industri senantiasa memperbandingkan dua pilihan yakni yang normal sesuai sama ketentuan serta ilegal yang biasanya jadi jalan keluar karna tidak dipersulit dengan sebagian ketentuan pemerintah. Perbaikan di beberapa bidang diusahakan pemerintah untuk membuat iklim usaha yang sehat. Ramainya gosip perdagangan ilegal serta yang dirasakan dan pengaduan orang-orang atas aktivitas impor export ilegal, membuat Bea Cukai mengambil langkah tegas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penertiban impor berisiko tinggi yang tengah serius dikerjakan pemerintah, bukanlah untuk mematikan aktivitas ekonomi.

Ia inginkan ada praktek usaha yang bersih, adil, serta transparan untuk beberapa faktor ekonomi terutama beberapa importir berisiko tinggi (very high risk importer/VHRI) yang punya potensi menyelundupkan beberapa barang ilegal masuk ke Tanah Air. Dalam mengatasi impor berisiko tinggi mesti melibatkan sebanyak-banyaknya institusi yang bertindak, baik aparat penegak hukum atau pembuat kebijakan, hingga problem dengan dimana kita semuanya mesti memberantas praktek usaha ilegal yang menyebabkan unfairness serta budaya usaha yg tidak baik, yang berimbas pada rusaknya tatanan usaha.

Searah dengan usaha pemerintah untuk tingkatkan penerimaan negara dengan aktivitas yang lebih fair serta patuh hukum, mulai sejak Desember 2016, Bea Cukai mulai program Penguatan Reformasi Kepabeanan serta Cukai (PRKC). Program yang disebut usaha perbaikan berkepanjangan ini, bukan sekedar mengarah kemampuan internal, tetapi juga beberapa pemakai layanan Bea Cukai.

Impor berisiko tinggi mempunyai kesempatan penyelewengan yang semakin besar hingga bisa menyebabkan mengedarnya barang ilegal. Peredaran barang ilegal menyebabkan persaingan perebutan usaha yg tidak sehat serta penerimaan negara yg tidak maksimal. Dengan ditertibkannya impor berisiko tinggi, volume peredaran barang ilegal bisa turun hingga bisa berlangsung ‘supply gap’ yang bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri hingga penerimaan negara dapat maksimal dan mendorong perekonomian dalam negeri.

*Dikutip dari Forum Bea Cukai

Dasar Hukum

UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006
Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;

Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.
Bidang  Impor / Kepabeanan
BC atau bea cukai sering disebut kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Sedangkan import adalah Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang import dan terhitung Bea Masuk

Kawasan Pabean

Barang impor akan masuk melalui Kawasan Pabean ,sedangkan Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas tertentu di di pelabuhan laut,udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemberitahuan Import Pabean
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan modul PPJK
Dokumen pelengkap :

• • Invoice
  • Packing List
  • NIB
  • Bill of Lading/ Airway bill
  • Polis asuransi
  • Bukti Bayar BM dan PDRI  (SSPCP)
  • Surat Kuasa , untuk pemberitahu PPJK

Sistim Penjaluran

JALUR MERAH, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan

Layanan Impor / Ekspor Resmi

The post Jasa Impor Resmi appeared first on Custom Clearance Import.

Bisa disebut juga sebagai barang pindahan pribadi dari luar negeri. Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga pemilik yang semula berdomisili diluar negeri, kemudian dibawa pindah kembali ke dalam negeri.Barang-barang keperluan rumah tangga/pribadi selama berdomisili di luar negeri (min.1 thn), kemudian akan dibawa pindah, (TIDAK TERMASUK BARANG DAGANGAN ATAU KENDARAAN BERMOTOR)

Siapa saja yang boleh mengajukan proses kepabeanan barang pindahan?

• PNS/TNI yang bertugas/belajar diluar negeri.
• Diplomat/Pejabat Negara yang bertugas di luar negeri
• Warga sipil (Pelajar, Mahasiswa, Pekerja) yang belajar/bekerja diluar negeri.
• Warga negara asing yang bekerja di dalam negeri.

Apakah barang pindahan harus membayar bea masuk?
Barang pindahan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Tapi pada kenyataannya bisa saja dikeluarkan keputusan yang berbeda oleh pihak kepabeanan, yang mengharuskan dikenakan pembayaran bea masuk. Untuk itu kita akan diberikan minta penjelasan dan atau surat keputusan dari pihak kepabeanan.

Apa dan Siapa yang tidak diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembebasan?
Diplomat/Pejabat Negara yang masih tinggal diluar negeri dan hanya pulang ke Indonesia untuk keperluan cuti tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pembebasan pembayaran kepabeanan Barang Pindahan. Peraturan tersebut juga berlaku untuk warga sipil yang tinggal diluar negeri kurang dari 1 tahun.

Apakah yang dimaksud dengan barang larangan?
Barang larangan adalah barang yang dikenai aturan LARTAS (Larangan dan Pembatasan) adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. LARTAS ini telah diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait.

Apakah barang pindahan tetap harus dilakukan pemeriksaan fisik ?
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK.04/2008, atas barang pindahan tetap akan dilakukan pemeriksaan fisik.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, apakah barang pindahan harus tiba bersama-sama pemiliknya pada saat tiba di Indonesia?
Barang pindahan yg diimpor dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, harus tiba bersama-sama dengan pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Referensi peraturan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan.

Layanan Clearance Personal Effect

The post Pengertian barang pindahan \ Personal Effect appeared first on Custom Clearance Import.

PI (Persetujuan Impor) Besi / Baja

Dalam rangka memenuhi kebutuhan baja paduan di dalam negeri, pengembangan industri baja nasional, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu diatur mengenai ketentuan impor baja paduannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin diatas, perlu dilaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Merupakan salah satu mekanisme dalam perizinan impor untuk barang yang dibatasi impornya. Untuk melakukan impor berupa barang dibatasi harus melalui mekanisme perizinan impor. Persetujuan Impor merupakan salah satu bagian dari rangkaian mekanisme perizinan impor. Importir diharuskan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada lembaga terkait.

SPI (Surat Persetujuan Impor) adalah ijin yang sah dalam melakukan kegiatan memasukkan produk Besi Baja ke dalam negeri. Setiap pelaksanaannya, impor besi atau baja dan produk turunannya diharuskan terlebih dahulu melakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

Persyaratan  yang wajib dipenuhi untuk PI Besi / Baja :

• NIB (Nomor Induk Berusaha)
• Mill Certificate, wajib untuk impor baja dan panduan
• Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Nomor Indentitas Kepabeanan (NIK)
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha sejenis
• Kontrak kerjasama atau kontrak penjualan dengan perusahaan pengguna yang berstatus perusahaan industri atau perusahaan pengguna akhir disertai izin usahanya. Bila pengguna akhir memiliki bidang usaha jasa dipersyaratan kontrak kerjasama dengan pengguna jasa perusahaan tersebut dan disertai izin usahanya.
• Khusus pemegang API-P dengan bidang usaha jasa dipersyaratkan kontrak kerja sama dengan pengguna jasa perusahaan tersebut dan disertai izin usahanya atau surat pernyataan bukan industri jasa
• Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Baja Paduan (khusus untuk perpanjangan/penambahan alokasi impor, perubahan lampiran, dan/atau perubahan data perusahaan)
• Penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan bahan baku dilengkapi dengan data pendukungnya (flow process produksi, gambar produk, mill certificate dan standar yang digunakan)
• Persetujuan Impor (PI) IT-Baja Paduan (khusus untuk perpanjangan/penambahan alokasi impor, perubahan lampiran, dan/atau perubahan data perusahaan)
• Pertimbangan teknis Direktorat Jenderal ILMATE (khusus untuk perpanjangan/penambahan alokasi impor, perubahan lampiran, dan/atau perubahan data perusahaan)
• Rencana Kebutuhan Impor Barang untuk kebutuhan impor 1 tahun
• Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis
• PI Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya
• Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan
• Rek. Dirjen MBPB – Pertimbangan Teknis Besi atau Baja
• Rek. Dirjen LPE – Pertimbangan Teknis Besi atau Baja
• Rek. BIM – Besi atau Baja
• Rek. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Pertimbangan Teknis Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan,dan Produk Turunannya ditetapkan tanggal 10 Januari 2018

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PerdaganganNomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan,dan Produk Turunannya ditetapkan tanggal 22 September 2017

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PerdaganganNomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan,dan Produk Turunannya ditetapkan tanggal 31 Agustus 2017

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya ditetapkan tanggal 09 Desember 2016;Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1372/M-DAG/KEP/12/2016. Tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk turunannya ditetapkan tanggal 30 Desember 2016

Reff : https://www.kemenkeu.go.id/media/14707/permendag-03.pdf

Layanan Pengurusan PI Besi/Baja

The post Pengurusan PI BESI / BAJA appeared first on Custom Clearance Import.

Apa itu Freight Forwarding ?

Adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurusi pengiriman dan penerimaan barang ekspor dan impor antar Negara. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha angkutan barang saja dan perusahaan yang bergerak di usaha jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding) itu berbeda.

Perbedaan untuk perusahaan yang bergerak khusus mengangkut barang dengan menggunakan alat transportasi darat hanya memerlukan Izin usaha angkutan saja dalam menjalankan usahanya. Disamping itu perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha lainya layaknya suatu perusahaan pengurusan jasa transportasi (Freight Forwarding) seperti misalnya pengangkutan melalui laut, udara ataupun melakukan penyimpanan terhadap barang-barang tersebut.

Perusahaan pengangkutan barang tidak memerlukan IUJPT (Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) karena pada dasarnya kegiatan usahanya tidak relevan dengan kegiatan usaha yang diperbolehkan dalam IUJPT sedangkan Forwarding adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurusi pengiriman dan penerimaan barang ekspor dan impor.Pada dasarnya untuk perusahaan yang bergerak khusus hanya di usaha pengangkutan barang itu berbeda dengan perusahaan Freight Fowarding.

Selain izin usaha angkutan, perizinan yang hanya perlu diperoleh oleh suatu perusahaan yang bergerak di usaha jasa angkutan barang tersebut adalah izin bongkar muat dengan ketentuan jika tempat bongkar muatnya masih di wilayah Jakarta maka tidak diperlukan izin bongkar muat tersebut.

Adapun izin bongkar muat bersangkutan diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dimana tempat bongkar muat barang tersebut dilakukan. Sedangkan untuk perusahaan Freight Forwarding kegiatan usahanya lebih lengkap dan kompleks yang secara otomatis menyebabkan perizinannya lebih lengkap jika dibandingkan dengan perusahaan pengangkutan barang.

Perizinan yang harus dimiliki oleh Perusahaan Freight Forwarding meliputi IUJPT, izin usaha angkutan, serta perizinan terkait lainnya seperti:

• PPJK memiliki kepanjangan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan
• EMKL memiliki kepanjangan Ekspedisi Muatan Kapal Laut
• EMKU memiliki kepanjangan Ekspedisi Muatan Kapal Udara
• Trucking adalah perusahaan yang memiliki armada pengangkut seperti truck/trailer

Sehingga kesimpulannya adalah pada dasarnya perbedaan antara Perusahaan Freight Forwarding dan perusahaan pengangkutan barang terletak dari kegiatan usahanya dan perizinan yang diwajibkan terhadapnya. Perusahaan pengangkutan barang dalam menjalankan usahanya hanya memerlukan izin usaha angkutan saja (beserta izin bongkar muat jika tempat bongkar muatnya diluar Jakarta) kegiatan usaha yang diperbolehkan terhadapnya hanya sebatas pengangkutan barang melalui darat dengan kendaraan bermotor.

Sedangkan untuk perusahaan Freight Forwarding kegiatan usaha yang diperbolehkan meliputi pengangkutan/pengiriman barang melalui darat,laut, udara, penyimpanan, pergudangan, pengepakan, pendistribusian serta kepabeanan, di samping itu perizinan yang wajib diperolehnya meliputi surat izin usaha EMKL, surat izin usaha EMPU, TDG dan lain sebagainya. Kami menawarkan jasa pengiriman cargo baik untuk ekspor maupun impor, dengan menggunakan jalur udara atau laut juga berbagai variasi harga yang kompetitif dan servis pelayanan.

Layanan Freight Forwarding

The post Freight Forwarding appeared first on Custom Clearance Import.

The post Customs Clearance Import appeared first on Custom Clearance Import.

Jenis Truk dan Container

Peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization (ISO) adalah sebagai alat atau perangkat pengangkutan dan pengiriman barang yang bisa digunakan diberbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta api dan kapal petikemas laut.

Hal inilah yang menyebabkan peralihan angkutan barang umum menjadi angkutan barang dengan menggunakan peti kemas yang menonjol dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Hal ini juga terlihat pada pelabuhan-pelabuhan kecil yang sudah menunjukkan tren peralihan ke peti kemas karena alasan ekonomis terutama sehubungan dengan kecepatan bongkar muat dan biaya yang lebih murah.

Peti kemas pertama kali dirancang pada dekade tahun 1950-an yang digunakan pada Mc Lean Shipping Line yang mengarungi pelayaran antara New York dan Houston Amerika Serikat. Selanjutnya Customs Convention on Container yang diadakan pada tahun 1972 di Geneva, Swiss menetapkan pengertian Peti Kemas sebagai alat pengangkutan barang.

Berbagai variasi bentuk peti kemas digunakan untuk barang-barang yang spesifik namun menggunakan ukuran yang standar untuk mempermudah handling dan perpindahan moda angkutan.

Berikut ini beberapa ukuran dan tipe container kering / dry container :

1. 20 feet dengan kapasitas muat sampai 30 metrik kubik. Namun perlu diingat bahwa standar yang diperbolehkan otoritas pelabuhan tidaklah sama di tiap-tiap negara. Bagi Indonesia, rata-rata untuk pengiriman internasional hanya diperbolehkan sampai maksimum 20 ton, demikian juga di sebagian besar wilayah Asia. Sementara di Chili, dan negara-negara Amerika Tengah banyak yang maksimum 18 ton.
2. 40 feet standar dengan tinggi 8’6 feet dengan kapasitas muat sampai 60 metrik kubik dan 40 feet high cube dengan tinggi 9’6 feet dengan kapasitas muat sampai 70 metrik kubik. Batas berat yang diijinkan biasanya sampai 27-28 ton. Jika di wilayah Amerika Serikat hanya 25ton.
3. 45 feet dengan tinggi 9’6 feet high cube dengan kapasitas muat sampai 86 meter kubik.

Container Khusus, Container ini dipergunakan untuk cargo:

1. Cargo dengan dimensi dan berat barang melebihi batas normal penggunaan container standar.
2. Container Flat Rak dan Tween Deck buatan (ATD), baik 20 “dan 40”, adalah container yang tidak memiliki dinding     atau atap permanen.
3. Tutup bisa dibuka sesuai kebutuhan.Cocok untuk proses loading dari atas atau dari samping container.Biasanya digunakan untuk mesin-mesin berat, pipa, dll.
4. Open Top container, 20 ‘dan 40’ yang atapnya dapat dibuka atau ditutup dengan terpal.

Adapun beberapa macam jenis container berdasarkan muatannya, sebagai berikut :

GENERAL PURPOSE CONTAINER

Peti kemas yang seluruh bagian sisinya tertutup dengan rapat agar tahan terhadap cuaca luar, memiliki dinding atap, sisi dan lantai  yang keras. Salah satu sisi nya dilengkapi dengan pintu untuk pemuatan dan pembongkaran muatan. Kegunaan peti kemas jenis ini adalah untuk mengangkut berbagai jenis barang dalam kondisi kering, termasuk yang dikemas dalam karton, sack, pallet, drum dan lain-lain.

REFRIGERATED CONTAINER

Reefer container digunakan untuk mengangkut muatan yang memerlukan penanganan suhu tertentu / di atas atau di bawah titik beku. Barang-barang dibagi menjadi barang dingin dan barang beku, tergantung pada suhu yang diinginkan. Umumnya meliputi produk buah-buahan, sayuran, daging dan susu, seperti mentega dan keju.

TANK CONTAINER

Container tangki digunakan untuk mengangkut muatan cair, seperti: Bahan pangan: jus buah, minyak manis. Kimia: bahan berbahaya, seperti bahan bakar, zat beracun.

HANGER TAINER

Digunakan untuk muatan pakaian yang cara penyimpanannya dengan cara digantung.

FANTAINER / VENTILATION

Container berventilasi digunakan terutama untuk mengangkut muatan yang memerlukan sirkulasi udara yang cukup. Salah satu yang paling signifikan dari komoditas tersebut adalah biji kopi

BULK CONTAINER

Bulk container digunakan terutama untuk mengangkut muatan dalam bentuk curah, seperti butiran, bahan pakan, rempah-rempah.

OPEN SIDE CONTAINER

Peti kemas yang bagian sampingnya bisa dibuka untuk memudahkan memasukkan dan mengeluarkan barang. Sisi samping didesain dapat dibuka agar forklift dapat menata barang di dalam ruangan peti kemas dengan mudah. Kegunaannya adalah untuk mengangkut rak-rak botol bir atau minuman lainnya ataupun kayu-kayu.

Jenis – Jenis Truk :

Truk Pick Up

Kapasitas ukuran kecil,  banyak dipergunakan karena bisa masuk ke jalan sempit, truk jenis ini biasa juga dipanggil dengan merk dagangnya seperti Carry, Grandmax, dan Mitsubishi Colt . Ukuran bak: Panjang : 2 – 3 mtr, Lebar: 1 – 1,8 mtr , Tinggi : 1 – 1,8 mtr. Kapasitas muatan: 1 – 2 ton, Kisaran volume: 7 kubik

Truk Colt Diesel

Mobil ukuran terkecil di kelas otomotif pengangkut barang jenis truk, banyak diantaranya yang ditambahkan ban belakangnya sehingga menjadi enam roda, dengan tambahan ban belakang kapasitasnya naik sekitar satu tonase.Ukuran bak: Panjang : 3-4 mtr, Lebar:1 – 2 mtr, Tinggi : 1,5 – 2 mtr. Kapasitas muatan: 2 – 3,5 ton, Kisaran volume: 14 kubik

Truk Fuso Engkel

Kapasitas ukuran sedang, Ukuran bak: Panjang; 6-7 mtr, lebar: 2,3 – 2,5 mtr ,tinggi : 2 – 2,5 mtr. Kapasitas muatan 7-15 ton, Kisaran volume: 29 kubik

Truk Tronton

Kapasitas ukuran besar yang biasanya memiliki 3 sumbu satu didepan dan tandem di belakang, truk jenis ini banyak yang dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhannya seperti menjadi truk tangki, truk sampah, truk dump yaitu truk dengan fasilitas hydrolik yang dapat menjatuhkan muatan dengan gerak hydrolik.
Ukuran bak: 7-9 mtr, lebar: 2,2 – 2,5 mtr ,tinggi : 2,3 -2,5  mtr. Kapasitas muatan 25 -30 ton

Truk Wing Box Tronton

Ukuran bagian dalam: Panjang: 8,85 mtr, lebar: 2,4 mtr, tinggi: 2,1 mtr. Kapasitas muatan 32 – 36 Ton, Kisaran volume: 34 kubik

Truk Container 20 feet

Ukuran bagian dalam: Panjang 5,9 – 6,2mtr, Lebar 2,3 – 2,6 mtr, tinggi; 2,5 – 2,7 mtr. Kapasitas muat: 20 Ton, Kisaran volume: 33 kubik.

Truk Container 40 feet

Ukuran bagian dalam: Panjang 12 – 12,3mtr, Lebar 2,3 – 2,6 mtr, tinggi; 2,5 – 2,7 mtr. Kapasitas muat: 27 Ton, Kisaran volume: 66 kubik.

Jenis Truk berdasarkan sumbu dan jumlah roda

Jasa Trucking Container

The post Pengetahuan Jenis Truk dan Container appeared first on Custom Clearance Import.

Apa itu PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan)?

Merupakan Perusahaan yang bertindak menyediakan jasa pengurusan tentang segala formalitas kepabeanan. Dan untuk mendirikan perusahaan PPJK wajib memiliki izin, tercatat dan disahkan oleh Bea dan Cukai setempat di samping juga harus memiliki atau jaminan yang berwujud tunai maupun simpanan di bank.

Perusahaan PPJK juga badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Pengurusan pemberitahuan pabean atas barang import atau ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir. Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan.

Perusahaan PPJK wajib memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NPPPJK). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan. PT. Berdikari Cipta Logistik tentunya sudah terdaftar dan disahkan oleh Kantor Bea Cukai setempat.

Dasar Hukum : Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

PPJK yang akan melakukan registrasi harus memenuhi persyaratan :

1. Kejelasan dan Kebenaran alamat PPJK
2. Kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab
3. Mempunyai ahli kepabeanan
4. Kepastian penyelenggaraan pembukuan
5. Bank Garansi

PPJK adalah hal yang sangat penting khususnya untuk sejumlah pebisnis di seluruh Indonesia yang akan melakukan kegiatan impor maupun ekspor. Untuk itulah beberapa importir dan eksportir yang akan melakukan banyak kegiatan pengiriman ke luar negeri harus benar-benar bisa memahami terkait pengertian, peraturan bahkan tentang bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mengurusi perihal kepabeanan dalam bisnisnya.

Karena PPJK adalah komponen krusial dan cukup penting di dalam sebuah kegiatan bisnis, maka pada saat akan melakukan pengurusan terkait kepabeanan sendiri, PPJK haruslah memiliki kemampuan sekaligus pengetahuan yang mendasar terkait kepabeanan sendiri. Dan mengacu pada sebuah peraturan akan Menteri Keuangan.

Ahli PPJK adalah seseorang yang memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang kepabeanan yang sudah memiliki sebuah sertifikat terkait ahli kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Menteri Keuangan.

Lalu kenapa Anda harus memakai jasa Perusahaan PPJK ?

Proses penyelesaian kewajiban kepabeanan, atau yang sering disebut juga Pengurusan Customs Clearance adalah salah satu dari serangkaian kegiatan yang harus dilakukan badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor atau import suatu barang. Proses penyelesaian kewajiban kepabeanan  sangat sulit, berbelit-belit dan rumit, namun tidak demikian dengan pendapat dari orang-orang yang sudah ahli dibidang tersebut, mereka menganggap bahwa proses penyelesaian kewajiban kepabeanan adalah kegiatan yang sangat mudah, cepat, transparan, terbuka, efektif dan efisien.

Layanan PPJK & Customs Clearance

The post Penjelasan PPJK appeared first on Custom Clearance Import.