Izin API & NIK, PI Import

jasa pengurusan API

Syarat Pembuatan Izin API & NIK

Inilah penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan API, silakan dilihat ulasan di bawah ini;

Untuk bisa melakukan import barang dari luar negeri secara resmi perusahan harus mempunyai kelengkapan izin import  yang sesuai dengan barang yang akan di import dan barang yang di import tidak masuk daftar yang dilarang oleh pemerintah. Kelengkapan perizinan yang harus dimiliki antara lain adalah API, NIK ,NPWP dan perizinan yang lain sesuai dengan jenis barang yang akan di import ,

Contohnya : jika ingin import baja maka perusahan harus ada API,NIK dan IT-Baja .

Secara lengkap dokumen yang harus disiap oleh consignee/buyer sebagai berikut :
– Invoice,Packing list, HS code
– Data perusahaan API, SIUP, NIK, sesuai dengan jenis barang yang akan di Import

Untuk melakukan import secara resmi harus menggunakan API ( Angka Pengenal Impor ) dan NIK ( Nomor Induk Kepabenanan )

Mengenai API, pengaturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir (“Permendag 70/2015”).

API adalah tanda pengenal sebagai importir. Importir sendiri adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

  • API Umum (API-U)

API-U hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

  • API Produsen (API-P)

API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. Barang yang diimpor tersebut dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API dan berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia. API hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat perusahaan, yang mana dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang pemilik API apabila memiliki kegiatan usaha sejenis.

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. Akan tetapi, importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

Syarat dan Ketentuan Pengurusan API

Kewenangan penerbitan API (API-U dan API-P) berada pada Menteri Perdagangan, yang memberikan mandat kewenangan penerbitan API kepada :

  1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”)
  2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (“Direktur Jenderal”)
  3. Kepala Dinas di bidang perdagangan di Provinsi (“Kepala Dinas Provinsi”).

 

jasa buat API

Untuk permohonan API-U, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan melampirkan:

  1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya
  2. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha
  3. fotokopi izin usaha di bidang perdagangan yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi/Kabupaten/Kota, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan
  4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan
  6. referensi dari Bank Devisa
  7. fotokopi KTP atau Paspor penandatangan API yaitu Direksi dan kuasa Direksi; dan
  8. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

 

Untuk permohonan API-P, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan melampirkan:

  1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya
  2. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha
  3. fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, izin usaha di bidang industri, atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi/dinas teknis yang berwenang
  4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya
  5. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  6. fotokopi KTP atau Paspor penandatangan API yaitu Direksi dan Kuasa Direksi; dan
  7. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

 

Layanan Pembuatan API & NIK / PI Import