Izin Import / NIB

jasa pengurusan API

API & NIK / NIB

Inilah penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan API / NIB silakan dilihat ulasan di bawah ini;

Untuk bisa melakukan import barang dari luar negeri secara resmi perusahan harus mempunyai kelengkapan izin import  yang sesuai dengan barang yang akan di import dan barang yang di import tidak masuk daftar yang dilarang oleh pemerintah. Kelengkapan perizinan yang harus dimiliki antara lain adalah API, NIK ,NPWP dan perizinan yang  lain sesuai dengan jenis barang yang akan di import ,

Contohnya : jika ingin import baja maka perusahan harus ada API,NIK / NIB dan IT-Baja .

  • Secara lengkap dokumen yang harus disiapkan oleh Consignee / Buyer sebagai berikut :

Invoice, Packing list, HS code
– Data perusahaan API, SIUP, NIK / NIB sesuai dengan jenis barang yang akan di Import

Untuk melakukan import secara resmi harus menggunakan API ( Angka Pengenal Impor ) & NIK ( Nomor Induk Kepabenanan )/ NIB ( Nomor Induk Berusaha )

Mengenai API, pengaturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir (“Permendag 70/2015”).

API adalah tanda pengenal sebagai importir. Importir sendiri adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

  • API Umum (API-U)

API-U hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

  • API Produsen (API-P)

API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. Barang yang diimpor tersebut dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API dan berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia. API hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat perusahaan, yang mana dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang pemilik API apabila memiliki kegiatan usaha sejenis.

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. Akan tetapi, importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

Syarat dan Ketentuan Pengurusan API

Kewenangan penerbitan API (API-U&API-P) berada pada Menteri Perdagangan, yang memberikan mandat kewenangan penerbitan API kepada :

  1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”)
  2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (“Direktur Jenderal”)
  3. Kepala Dinas di bidang perdagangan di Provinsi (“Kepala Dinas Provinsi”).

jasa buat API

Untuk permohonan API-U, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan melampirkan:

  1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya
  2. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha
  3. fotokopi izin usaha di bidang perdagangan yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi/Kabupaten/Kota, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan
  4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan
  6. referensi dari Bank Devisa
  7. fotokopi KTP atau Paspor penandatangan API yaitu Direksi dan kuasa Direksi; dan
  8. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.                                                                                                                                                       

Untuk permohonan API-P, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan melampirkan :

  1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya
  2. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha
  3. fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, izin usaha di bidang industri, atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi/dinas teknis yang berwenang
  4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya
  5. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  6. fotokopi KTP atau Paspor penandatangan API yaitu Direksi dan Kuasa Direksi; dan
  7. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

NIB ( NOMOR INDUK BERUSAHA)

Salah satu tanda berhasilnya pelaku usaha mendapatkan izin usaha dari sistem OSS adalah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB. Hal itu merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pemerintah juga telah menyiapkan kemudahan bagi para pelaku usaha. Dengan Nomor Induk Berusaha, Anda tak perlu lagi repot mengurus sejumlah perizinan lain seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan lainnya.

Sejak tanggal 21 Mei 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI merilis aturan baru. Pelaku usaha tidak perlu mengajukan izin usaha seperti SIUP, TDP, dan izin usaha lainnya lagi. Cukup dengan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Sistem perizinan usaha ini nantinya akan menggunakan sistem online atau yang bisa disebut Online Single Submission (OSS). Dengan adanya sistem OSS ini, baik investor maupun individu, koperasi, firma, maupun perseroan bisa mengurus perizinan melalui satu portal.

Nantinya sistem akan memberikan Nomor Induk Berusaha dan permohonan komitmen kepada inventor untuk menyelesaikan perizinan selanjutnya.

Karena NIB ini sangat penting dalam perjalanan usaha anda, sebaiknya kenali dengan benar apa fungsi dan masa berlaku dokumen ini. Dengan adanya pemahaman yang baik, maka pemanfaatannya untuk perusahaan anda akan bisa lebih optimal.

Layanan Pembuatan API & NIK / NIB